Widget HTML Atas

MATERI CPNS | MATERI CPNS 2020 TWK SISTEM TATA NEGARA DI INDONESIA

Image result for MATERI CPNS

MATERI CPNS 2020 TWK SISTEM TATA NEGARA DI INDONESIA - Tes Wawasan Kebangsaan diujikan pada Tes Seleksi CaIon Pegawai Negeri SipiI(CPNS) baik menggunakan sistem CAT maupun PBT. Tes ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh peserta tes CPNS dalam pemahaman wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut dapat digunakan dalam dunia pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga nasional, maupun pemerintah daerah tingkat I dan II.

A. Hakikat Demokrasi
1. Arti kata demokrasi
Demokrasi berasal  dari bahasa Yunani,yaitu demos dan kratos.
demos artinya rakyat,
kratos artinya pemerintahan.

2. Pengertian demokrasi
Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan    yang     berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat  penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara.


B. Sejarah Perkembangan Demokrasi
Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di polis-polis (negara­negara kota) Yunani Kuno dengan bentuk demokrasi langsung.

Selanjutnya, munculnya Magna Charta di lnggris pada tahun 1215 sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan.
Berikut adalah beberapa tokoh pendukung berkembangnya demo­ krasi.

1. John Locke
John Locke berasal dari lnggris, memberikan tiga rumusan hak­ hak dasar manusia, yaitu
• hak atas hidup (life),
• hak atas kebebasan (liberty), dan
• hak  atas  kepemilikan  (property).

2. Montesquieu
Montesquieu berasal dari Prancis, mengemukakan konsep "Trias Politika':yaitu suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antarlembaga negara (antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif).


C. Prinsip-Prinsip Demokrasi 
Prinsip-prinsip demokrasi adalah seba­gai berikut.
1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
2. Pemilihan umum yang bebas, jujur,dan adil.
3. Terjaminnya hak asasi manusia.
4. Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
6. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik (public policy).
7. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.
8. Kebebasan pers atau media massa.


D. Macam-Macam Demokrasi 
Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat:
1. Demokrasi langsung
Demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah kenegaraan.

2. Demokrasi perwakilan atau demokrasi modern
Demokrasi yang dijalankan melalui suatu lembaga perwakilan.

Berdasarkan paham yang dianut:
1. Demokrasi barat/demokrasi  li­ beral/demokrasi  konstitusional Demokrasiyang menitikberatkan pada kebebasan individu (indivi­ dualisme).
2. Demokrasi timur/demokrasi parlemen/demokrasi  rakyat Demokrasi yang banyak dianut oleh  negara  yang  berpaham Marxisme-Komunisme.
3. Demokrasi  Pancasila
Demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.


E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Berikut adalah Demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

1. Demokrasi  liberal/parlementer Demokrasi liberal/parlementer ber­ laku pada 3 November 1945-5 Juli 1959 dengan ciri-ciri:
a. Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.
b. Sistem multipartai.
c. Overpowerlegislatif/partai politik.
d. Keterbatasan   presiden/eksekutif.

2. Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin berlaku pada tahun 1959-1965 dengan ciri-ciri:
a. Over power presiden/eksekutif.
b. Keterbatasan hak pesertaan rakyat/legislatif.
c. Berkembangnya pengaruh komunis.
d. Meluasnya peranan TNI sebagai

3. Demokrasi Pancasila (1965 - sekarang)
Demokrasi Pancasila berlaku mulai tahun 1965 sampai sekarang de­ ngan ciri-ciri:
a. Keseimbangan tuntutan masyarakat.
b. Keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara.
c. Stabilitas masyarakat.
d. Pesertaan rakyat.
e. Persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat/berkumpul dan mengeluarkan pendapat.


F. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Berikut adalah sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.
1. Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan orang lain dengan tidak mempertentangkannya.
2. Menghindari sikap dan perilaku yang angkuh, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, fanatik, ekstrem, serta meremehkan
3. Sifat damai dan antikekerasa atas setiap permasalahan dan perbedaan.
4. Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku.


G. Demokrasi Pancasila Demokrasi 
Pancasila adalah demo­krasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.Dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila sebagai berikut.
1. Pancasila sila ke-4.
2. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
3. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2).
4. UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1).


H. Pentingnya Demokrasi di Indonesia
Berikut adalah pentingnya demo­ krasi dalam kehidupan bermasya­ rakat,berbangsa, dan bernegara.

1. Demokrasi dalam kehidupan politik
Demokrasi dalam kehidupan politik diterapkan dalam kegiatan pemilu.

2.  Demokrasi dalam kehidupan ekonomi
Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmati kemakmuran.


I. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia
1. Dasar hukum pelaksanaan pemilu
Dasar hukum pelaksanaan pemilu sebagai berikut.
a. Pancasila sila ke-4
b. UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 1-6
c. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

2. Asas pemilu
Asas pemilu sebagai berikut. L-U-BE-R-JUR-DIL
(Langsung-Umum-Bebas­Rahasia-Jujur-Adil)
a. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya tan­ pa perantara.
b. Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih.
c. Bebas artinya pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan.
d. Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun.
e. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur.
f. Adil artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan.

3. Tujuan  pemilu  dan  peserta pemilu
Tujuan pemilu dan peserta pe­ milu sebagai berikut.
a. Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pesertanya adalah partai politik.
b. Memilih anggota DPD,peserta nya adalah perseorangan.
c. Memilih presiden dan wakil presiden, pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik.

4. Penyelenggaraan pemilu
Penyelenggaraan pemilu adalah sebuah badan independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5. Sistem pemilu
Sistem pemilu sebagai berikut.
a. Distrik
Sistemnya adalah pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu distrik  memiliki jatah  satu kursi di parlemen (DPR/ DPRD).

b. Proporsional
Sistemnya menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara.


J. Hakikat Kedaulatan rakyat
1. Asal istilah kedaulatan
Kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu supremus yang berarti kekuasaan tertinggi.

2. Makna Kedaulatan
Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.

3. Sifat kedaulatan
MenurutJean Bodin,sifat kedaulatan sebagai berikut.
a. Asli
Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
b. Abadi
Kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti.
c. Tunggal
Kekuasaan merupakan satusatunya kekuasaan tertinggi dalam  negara  yang  tidak  diserahkan  atau  dibagi-bagikan kepada badan lain.
d. Tidak terbatas
Kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain.


K. Macam-Macam Kedaulatan
Macam-macam kedaulatan:
1. Kedaulatan ke dalam (Jnterne Souve­ reiniteit)
Kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
2. Kedaulatan ke luar (Externe Souve­ reiniteit)
Kekuasaantertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang harus dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.


L. Teori-Teori Kedaulatan
Berikut ini adalah beberapa teori-teori kedaulatan.

1. Teori kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan Tuhan memiliki ciri-ciri:
a. Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan atau bersumber pada Tuhan.
b. Negara dan pemerintah  mendapatkan kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan (raja mengaku sebagai keturunan Dewa).

2. Teori kedaulatan Raja
Teori kedaulatan Raja memiliki ciri­ ciri:
a. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja.
b. Raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas sehingga raja berada di atas undang-undang.
c. Tokoh pencetus:
Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Hegel.

3. Teori kedaulatan negara
Teori  kedaulatan  negara  memiliki ciri-ciri:
a. Kekuasaan tertinggi ada pada negara.
b. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan.
c. Tokoh pencetus:
Jean Bodin, dan George Jellinek.

4. Teori kedaulatan hukum
Teori  kedaulatan  hukum  memiliki ciri-ciri:
a. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.
b. Penguasa ataupun rakyat wajib tunduk pada hukum, dan negara yang menciptakan hukum.
c. Tokoh pencetus: Krabbe.

5. Teori kedaulatan rakyat
Teori  kedaulatan  rakyat  memiliki ciri-ciri:
a. Kedaulatan   berada  di  tangan rakyat.
b. Sumber teori ini adalah ajaran demokrasi.
c. Tokoh pencetus: John Locke, Montesquie,dan J. J. Rousseau.


M. Struktur Ketatanegaraan 
Terdapat perbedaan yang mencolok pada struktur ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

1. Sebelum amandemen UUD 1945

2. Setelah amandemen UUD 1945


N. Kedaulatan Rakyat di Indonesia

1. Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan  rakyat
Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, antara lain:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
e. Mahkamah Agung (MA)
f. Mahkamah Konstitusi (MK)
g. Komisi Yudisial (KY)
h. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
i. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
j. Pemerintah Daerah (Pemda)
k. Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)

2. Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat
a. Landasaan idiil:Pancasila.
b. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945.

3. Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Tugas dan wewenang MPR adalah:
(1) Mengubahdan  menetapkan UUD.

(2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
(3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

b. Presiden
Tugas dan wewenang Presiden adalah:
(1) Menjalankan UU.
(2) Mengangkat dan member- hentikan menteri-menteri.
(3) Mengajukan RUU.
(4) Membentuk Perppu.
(5) Mengajukan  RAPBN.
(6) Memegang kekuasaan ter­ tinggi atas angkatan perang.
(7) Menetapkan perang de­ ngan persetujuan DPR.
(8) Mengangkat duta dan kon­ sul.
(9)   Menerima duta dari negara lain.
(1O) Memberi grasi,   amnesti, abolisi,dan  rehabilitasi.
(11) Memberi  gelar  dan  tanda jasa.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tugas DPR adalah:
(1) Menetapkan RAPBN bersama presiden.
(2) Menetapkan RUU.
(3) Mengawasijalannya pemerintahan.
Hak-hak yang dimiliki DPR sebagai berikut.
(1) Hak angket
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan  pemerintah.
(2) Hak interpelasi
Hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
(3) Hak imunitas
Hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan dalam sidang karena pernyataannya dalam si­ dang.
(4) Hak   mengajukan   usul atau pendapat.
(5) Hak   mengajukan   usul RUU.
(6) Hak budget
Hak untuk membahas RAPBN.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tugas BPK adalah:
(1) BPK berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara.
(2) Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD,dan DPRD.

e. Mahkamah Agung (MA)
Tugas MA adalah:
(1) Mengawasi jalannya UU.
(2) Memberi sanksi atas pelanggaran UU.
(3) Mengadili pada tingkat kasasi.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)
Tugas dan wewenang MKadalah:
(1) Menguji kekuatan UU terhadap UUD.
(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
(3) Memutuskan  pembubaran partai politik.
(4) Memutus perselisihan hasil pemilu.

g. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Tugas DPD adalah:
(1) Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan oto­ nomi daerah.
(2) lkut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
(3) Memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan dan aga­ ma.
(4) Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.

h. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tugas dan wewenang KPU adalah:
(1) Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
(2) Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
(3) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengen­ dalikan semua tahapan pe­ laksanaan pemilu.
(4) Penetapan peserta pemilu.
(5) Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(6) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
(7) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

i. Komisi Yudisial (KY)
Tugas dan wewenang KY adalah:
(1) Mengawasi perilaku hakim agung.
(2) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
(3) Mengusulkan nama calon hakim agung.
(4) lkut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim.

0. Sistem Pemerintahan
Berikut adalah macam-macam sistem pemerintahan.

1. Presidensial
Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu kekuasaan eksekutif dipilh melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif.
Ciri-cirinya:
a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
b. Presiden dipilih langsung oleh sebuah badan atau dewan pemilih.
c. Presiden tidak termasuk peme­ gang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.
d. Presiden tidak dapat membu­ barkan kekuasaan legislatif.
e. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
f. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

2. Parlementer
Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.    Dalam    hal    ini,

parlemen berwenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan.
Ciri-cirinya:
a. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen.
b. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota parlemen.
c. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
d. Kepala negara (raja/ratu atau presiden) dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pe­ milihan umum.

3. Semipresidensial
Semipresidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensialdan sistem pemerintahan parlementer, sering disebut dualisme eksekutif atau kepemimpinan rangkap karena memimpin presiden dan perdana menteri.
Ciri-cirinya:
a. Presiden republik dipilih melalui hak pilih umum.
b. Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.
c. Perdana menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya.


P. Sistem Pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah presidensial.
Ciri-cirinya:
1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­ Undang Dasar.
Sumber: UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2.
2. Negara   Indonesia  adalah   negara yang berdasarkan atas hukum. Sumber: UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3.
3. Anggota MPR (DPR dan DPD), presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan  umum.
Sumber: UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1.
4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, artinya kekuasaan antara presiden dan DPR adalah sejajar. Sumber: UUD 1945 Pasal 7C.
5. Menteri-menteri negara sebagai pembantu  presiden diangkat  dan diberhentikan oleh presiden. Sumber: UUD 1945 Pasal 17 Ayat 1 dan 2.
6. DPR memegang  kekuasaan  mem­ bentuk  undang-undang.
Sumber: UUD 1945 Pasal 20 Ayat 1.


Q. Tata Urutan Perundang­undangan Nasional

1. Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 merupakan peraturan negara tertinggi  dan  sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

2. Ketetapan MPR
Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang­ sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut.
a. Ketetapan
Yaitu putusan MPR yang mengikat ke  dalam dan ke luar majelis.
b. Keputusan
Yaitu putusan MPR  yang mengikat ke dalam majelis saja.

3. Undang-Undang  (UU)
Undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang  (Perppu)
Perppu merupakan peraturan yang dibuat oleh  pemerintah  dalam hal kepentingan yang memaksa (sumber: Pasal 22 UUD 1945). Ketentuannya adalah:
a. Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan  perubahan.
c. Jika ditolak DPR, Perppu harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU.

6. Keputusan presiden (Keppres) Keppres merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi.

7. Peraturan daerah (Perda)
Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Jenis-jenis Perda:
a. Perda provinsi
Perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur.
b. Perda Kabupaten/Kota
Perda  Kabupaten/Kota  dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati.
c. Peraturan desa atau yang setingkat
Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat.


R. Fungsi dan Kedudukan Peraturan Perundang­-undangan

1. Fungsi peraturan perundang­undangan
a. Untuk  memberikan  kepastian hukum.
b. Untuk  melindungi  dan  mengayomi hak-hak warga negara.
c. Untukmemberikanrasa keadilan.
d. Untuk menciptakan  ketertiban dan ketenteraman.

2. Kedudukan peraturan perundang-undangan
a. Sebagai hukum bagi warga negara.
b. Menjam inhak-hak dan kewajiban warga negara.


S. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional

1. Asas penyusunan peraturan perundang-undangan

a. Asas hierarki
Artinya, suatu peraturan per­ undang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang le­ bih tinggi tingkatannya .

b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
Artinya, hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang (DPR dan MK).

c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan un­ dang-undang yang bersifat umum.

d. Peraturan perundang-undang­ an yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.
Undang-undang tidak berlaku surut
Artinya, peraturan tidak berla­ ku di waktu sebelum  diundang­ kannya, kecuali dinyatakan secara  tegas  dalam  peraturan tersebut.

f. Undang-undang yang baru me­ ngesampingkan undang-undang yang lama.

g. Konsistensi
Artinya, tidak ada pasal-pasal yang bertentangan, baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lain.

2. Alur proses penyusunan peraturan  perundang-undangan
a. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
(1) RUU yang berasal dari presiden
RUU yang berasal dari presiden dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf ahli menjadi draf RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR.
(2) RUU yang berasal dari DPR RUU  yang berasal dari DPR akan diproses oleh Panitia  Ad  Hoc  DPR yang selanjutnya  dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.

b. Proses pengajuan RUU
(1) RUU diajukan oleh presiden kepada DPR dan oleh DPR itu sendiri.
(2) DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang (UU).

c. Proses pembahasan RUU
RUU yang diajukan oleh presiden atau oleh DPR diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR

d. Proses penetapan RUU menjadi uu
RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR.

e. Pengesahan dan pemberlakuan uu
Setelah  DPR  menetapkan RUU menjadi UU, UU tersebut disahkan oleh presiden untuk diundangkan oleh menteri sekretaris negara dalam lembaran negara tentang berlakunya UU tersebut.

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
b. Presiden

4. Kerangka peraturan perundang­ undangan
a. Judul
Pada bagian ini berisi: jenis,
nomor,
tahun perundangan,dan nama peraturan perundang­ undangan.
b. Pembukaan
Pada bagian ini berisi:
Kata-kata "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa'
jabatan pembentuk peraturan perundang­undangan, konsideran, dasar hukum, dan dictum.
c. Batang tubuh atau isi
Pada bagian ini terdiri atas: bab,
pasal, ayat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, pengesahan, dan pengundangan.


T. Otonomi Daerah
1. Arti kata otonomi
lstilah "otonomi" berasal dari bahasa latin, yaitu
auto artinya sendiri,dan nomos artinya aturan.
Jadi,  arti kata otonomi adalah pengaturan sendiri.

2. Pengertian otonomi daerah Otonomi daerah atau desentralisasi adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat)  kepada daerah otonomi untuk mengatur dan  mengurus urusan   pemerintahan  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

Sumber: UU No. 32 Tahun 2004.

3. Nilai dasar otonomi daerah
a. Kebebasan
Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.
b. Partisipasi
Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
c. Efektivitas dan efisiensi
Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif}, dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisiensi).

4. Tujuan otonomi daerah
a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraaan  masyarakat yang semakin baik.
b. Pengembangan kehidupan demokrasi.
c. Keadilan.
d. Pemerataan.
e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI.

5. Asas dan prinsip pemerintahan daerah
a. Digunakannya asas desentra­ lisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
b. Penyelenggaraan asas desentra­ lisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.
c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

6. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c.   Penyelenggaraan       ketertiban
umum dan ketenteraman ma­ syarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e. Penanganan bidang kesehatan.
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manu­ sia potensial.
g. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
h. Pengendalian lingkungan hidup.
i. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan.
j. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Bentuk dan susunan pemerintah daerah

a. DPRD sebagai badan legislatif daerah
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Tugas dan wewenang DPRD, antara lain:
(1) Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan ke­ pala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama

dengan kepala daerah.
(3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, dan kerja sama internasional di daerah.
(4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
(5) Mener ima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penye­ lenggaraan pemerin­ tahan daerah.
Hak-hak yang dimiliki anggota DPRD,antara lain:
(1) Hak interpelasi
(2) Hak angket
(3) Hak menyatakan pen­ dapat mengajukan ran­ cangan Perda
(4) Hak memilih dan dipilih
(5) Hak imunitas

b. Kepala daerah sebagai badan eksekutif daerah
Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur.
Pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota.
Gubernur/bupati/walikota yang biasa disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah.
Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
(1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
(2) Mengajukan rancangan Perda.
(3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
(4) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
(5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,dandapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Melaksanakantugasdan wewenang lain sesuai dengan peraturan per­ undang-undangan .


U. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

1. Pengertian kebijakan publik Kebijakan publikmerupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (publik).

2. Tujuan penerapan kebijakan publik
a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
b. Melindungi hak-hak masyarakat.
c. Mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat.
d. Mewujudkan kesejahteraan ma­ syarakat.

3. Komponen yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan publik Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti:
a. manusia,
b. dana,
c. sarana dan prasarana.
Sebagai warga yang baik, kita harus ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi  tersebut  dapat  dilakukan pada tahap perencanaan, pelak­sanaan, pengawasan, maupun dalam menikmati hasilnya.

Akibat ketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan  publik akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Demikianlah informasi MATERI CPNS 2020 TWK SISTEM TATA NEGARA DI INDONESIA - semoga bermanfaat dan lulus CPNS tahun ini.

Tidak ada komentar untuk "MATERI CPNS | MATERI CPNS 2020 TWK SISTEM TATA NEGARA DI INDONESIA"

Berlangganan via Email